Polemik Gaji ke-13, Ketua Dewan Persilahkan Fraksi Interpelasi Risma

Ketua DPRD Surabaya Armuji

Surabaya-Sikap  Wali Kota Tri Rismaharini dengan tidak segera mencairkan  gaji ke-13 untuk aparatur sipil Pemkot Surabaya, membuat Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji geram. Armuji yang juga politisi PDI Perjuangan ini mempersilahkan  fraksi mengajukan hak interpelasi.
"Silahkan fraksi mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan  kebijakan  wali kota yang  menahan pencairan gaji  ke-13,” tegas Armuji, di DPRD Surabaya, Rabu  (10/10).
    Meski begitu dari 8 fraksi di DPRD Jatim, lanjut Armuji fraksi  PDI-Perjuangan tidak mengambil  hak interplasi. “Fraksi PDIP tidak mengambil langkah itu," ucap  politisi senior dari PDI-P ini.
Sebagai pemimin tertinggi di DPRD Kota Surabaya, ia  tidakakan menghalangi fraksi-fraksi mengajukan interpelasi.
Ia menambahkan  gaji ke-13 sudah ada. Karena dialokasikan di anggaran murni sebesar Rp 58 miliar.  Hingga kini, Armuji mengaku belum mengetahui alasan wali kota tak segera mencairkan hak 14 ribu ASN Pemkot.  Sebab,  Risma belum mengomunikasikan ke dewan.
Armuji  meminta  Risma untuk tidak memikirkan diri sendiri.  “Bisa jadi mereka utang kanan kiri untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan lainnya,” tegas dia.
Terpisah Ketua Fraksi Gerindra, BF Sutadi, menyatakan pihaknya belum sampai menggunakan hak interpelasi terkait belum cairnya gaji ke-13. Menurutnya, hak tersebut akan dilakukan jika  wali kota melanggar undang-undang.
Yang dilakukan saat ini mendorong wali kota untuk segera mencairkan  gaji ke-13 yang seharusnya sudah dilakukan pada  Juli lalu. “Kami meminta agar secepatnya dicairkan karena sudah terlambat tiga bulan. Jangan sampai  hingga akhir tahun belum cair,” tegas Sutadi.
Ia menegaskan  anggaran gaji ke-13 itu sebenarnya sudah ada dalam APBD murni tahun ini. Dan jika dikatakan  terjadi penurunan pendapatan, itu tak benar. Sebab, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) malah meningkat.
Dengan kondisi demikian, tentu saja yang terdampak adalah ASN. Sebagai mantan ASN, masih lanjut Sutadi, gaji ke-13 ini memang sangat dibutuhkan untuk anak sekolah dan kebutuhan lainnya.
“Kalau seperti ini, tinggal menilai pemimpinnya,” cetus dia.
Ketua Fraksi Demokrat, Junaedi, menyatakan pihaknya untuk menyikapi persoalan itu. “Kami belum mengarah ke interpelasi,” cetus dia.
Junaedi menegaskan gaji ke-13 PNS wajib dibayarkan Pemkot Surabaya."Karena ini sudah mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat dan harus dilaksanakan. Apalagi daerah lain sudah melakukan," tegas dia.
Sedangkan ketua Fraksi Golkar, Pertiwi Ayu Krisna, mengaku jika wacana  interpelasi belum menjadi bahasan di fraksinya. Ayu juga menambahkan kalau dirinya perlu berkonsultasi dulu dengan Partai Golkar menyikapi persoalan itu. Secara pribadi, Ia berharap, agar persoalan ini dikomunikasikan dengan baik antara DPRD dan Wali Kota. (udi/day)