Penghuni Rusun Urip Sumoharjo Keberatan Bayar Tunggakan Sewa

Suasana rumah susun Urip Sumoharjo.

SURABAYA-Penghuni rumah susun (rusun) Urip Sumoharjo  keberatan membayar  tunggakan uang sewa  rusun ke Pemkot Surabaya. Akibatnya,  ketua RT di sana  sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Surabaya.



Suwati Ketua RT 3 mengatakan Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah   meminta semua penghuni rusun untuk melunasi tunggakan sewa.  "Total tungakan semua penghuni rusun sekitar Rp 1 milyar lebih,” tegas dia.

Rata-rata, tunggakan warga rusun Rp 14 juta.Warga sendiri keberatan melunasi tagihan sewa tersebut. Sebab, rata-rata penghuni pekerjaannya serabutan.

Dijelaskan Suwati, jumlah rusun di Rusun Urip Sumoharjo totalnya 120 unit. Setiap RT terdapat 40 rusun. Mereka juga membayar  pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar Rp 23 ribu per tahun.

Penghuni rusun sudah melayangkan permintaan kepada Wali Kota Surabaya untuk menyetujui pemutihan dan menghapus beban denda yang ditanggung setiap penghuni rusun.

"Kami sudah mengajukan pemutihan ke Wali Kota dengan hak sewa untuk penghuni lantai  1 Rp 50 ribu, lantai 2 Rp 40 ribu, lantai 3 Rp 30 ribu dan lantai 4 Rp 20 ribu per bulan," ujar dia.

Menurutnya, uang sewa yang diterima warga selama ini dinilai sangat membebankan kehidupan mereka. "Kami masih menunggu pemutihan itu. Sampai sekarang tidak ada satu pun penghuni yang membayar uang sewa tersebut," terang dia.

Dijelaskan dia, mulanya penghuni rusun terdampak musibah kebakaran pada tahun 1982. Oleh karena itu Pemkot Surabaya mendirikan tempat penampungan sementara di makam Kecacil Pandigiling sekitar 2 tahun.

"Lalu rusun yang lama dibangun kembali, hingga akhirnya tahun 1984 kembali direlokasi di rusun yang diresmikan Gubernur Jatim Wahono (alm, red)," ingat dia.

Karena tidak layak, rusun kembali direnovasi oleh provinsi. Selang 2 tahun renovasi sempat terhenti dan warga melakukan demo ke kota madya. Setelah lima tahun dihuni, warga rusun dikagetkan surat peringatan tunggakan biaya sewa rusun oleh pemkot. Rupanya perda rusun itu telah disahkan.

"Surat peringatan atau tunggakan biaya warga berbeda-beda. Rata rata Rp 14 juta. Kami bingung dasarnya dari mana mereka melayangkan surat tunggakan itu. Sebab pemkot juga tak pernah menyosialisasikan tentang  sewa rusun Rp 105.000 per bulan," ujar dia.

Salah satu warga yang tinggal di blok B Rusun Urip Sumoharjo mengungkapkan warga tidak membayar tunggakan uang sewa lantaran sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pemkot tentang retribusi.

“Tagihan itu mengagetkan dan membebankan kami. Karena nilainya bukan ratusan ribu. Namun belasan juta,” keluh perempuan berumur sekitar 40 tahun ini.

 Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, MT Ekawati  Rahayu, membenarkan soal adanya pemanggilan penghuni rusun oleh kejaksaan. Sebab, pihaknya menggandeng kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan sewa ata retribusi tersebut.

Ia menambahkan tunggakan penghuni rusun bervariasi dari Rp 10 juta hingga 14 juta. Tunggakan itu sejak 2010. “Jumlahnya banyak karena menunggak bertahun-tahun,”tegas dia.

Disinggung soal penghapusan tunggakan mereka, EkawatiRahayu, menyatakan tidak bisa. Kalau pun ada hanya dispensasi sebesar 30 persen. Itu pun bagi warga yang tak mampu.  (alf/udi/yok)