Geliat Spa di Kota Metropolis (1): Hanya 33 Pengusaha yang Kantongi Izin

Banner larangan membawa narkoba, sajam, dan berbuat asusila di ruang kasir spa.

Maraknya spa yang tersebar di Surabaya dan terindikasi juga memberikan pelayanan plus-plus kepada pelanggannya dibuat tulisan investigasi bersambung dengan menerjunkan wartawan Memorandum ke lapangan untuk menggalinya lebih dalam. 

Sebagai  kota metropolis, warga Surabaya siap dimanjakan dengan berbagai tempat  untuk melepas kepenatan dari rutinitas bekerja. Yang lagi ngentren saat ini adalah spa.

Apa itu spa?Pasti orang awam akan langsung berpikiran negatif dan menjurus pada hal-hal yang berbau asusila. Padahal, spa sendiri mempunyai arti upaya kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik, berupa perawatan menyeluruh menggunakan kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat, aromaterapi. 

Untuk spa ini ada yang berdiri sendiri, ada juga yang  digabung dengan salon kecantikan. Jika merujuk pengertian di atas, tentu konsumen spa adalah wanita. Ternyata tidak, karena pelanggan jauh lebih banyak lelaki. Apalagi sekarang ini ngentren cowok metroseksual yang juga ingin perawatan tubuh agar tampil prima dan percaya diri.

Di Surabaya sendiri banyak berdiri spa dan jenisnya pun bermacam-macam. Ada spa kecantikan, spa syar’i yang khusus untuk konsumen perempuan dengan terapis perempuan pula, dan spa bayi yang dikhususkan bagi balita.

Berdasarkan data Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya ada 33 spa yang ada sekarang. Di antaranya ada tujuh yang baru berdiri. Spa itu sendiri  berdasarkan izin yang dikeluarkan resmi oleh Pemkot Surabaya itu  tidak dibedakan jenisnya karena izinnya tetap spa.

Untuk mendirikan spa, Kepala Disbudpar Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan pemilik spa harus melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki gedung sendiri, surat perjanjian sewa jika berdiri di bangunan milik orang lain,  ada terapis yang memiliki sertifikat dari dinas kesehatan, akta perusahaan, dan sebagainya.

“Standar pelayanan spa berupa relaksasi dan perawatan tubuh. Ada juga terapi rempah hingga berendam. Maka harus ada terapis yang bersertifikat, “jelas Antiek.

Untuk pengawasan sendiri dilakukan seminggu sekali dengan  melibatkan petugas gabungan. Biasanya untuk mengecek kelengkapan perizinan. “Sampai sekarang ini belum ada izin spa yang dicabut. Mereka semua  memenuhi persyaratan yang ditentukan,” kata  wanita berjilbab ini.

Bahkan pihaknya juga belum pernah mengeluarkan surat peringatan kepada spa. Karena memang belum ada temuan pelanggaran baik administrasi hingga pelanggaran lainnya seperti terjadi penyimpangan izin. Terkait dengan ada indikasi spa yang menawarkan pelayanan plus-plus bagi lelaki yang membutuhkan kehangatan cinta sesaat, Antiek mengatakan pihaknya belum menemukan kasus tersebut.

“Belum ada laporan soal itu. Jika memang ada, tolong kami diberi informasi. Kalau itu ada tentu kami akan menindak tegas,” kata dia.

Sebenarnya untuk menekan agar tidak  terjadi penyimpangan, disbudpar melakukan pertemuan secara berkala dengan forum komunikasi industri pariwisata. “Kami sharing dengan mereka. Kesulitan mereka apa, kami siap membantu,” ujar dia. (tim/bersambung)