Gaji Ke-13 ASN Pemkot Tertahan 

SURABAYA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya belum juga mendapat gaji ke-13. Meski sidang paripurna DPRD mendesak pemkot segera memberikan hak pegawai tersebut. Lagi-lagi gaji ASN dipastikan belum bisa cair, karena harus menunggu Wali Kota Tri Rismaharini pulang dari kunjungan ke luar negeri (LN).

Harusnya  gaji ke-13 sudah cair sejak awal Juli lalu. Pantauan Memorandum membahas belum cairnya gaji ke-13 pegawai Pemkot Surabaya itu, DPRD sempat menunda rapat paripurna  dengan agenda pandangan fraksi soal perubahan anggaran keuangan (PAK).

“Rapat diskors untuk dilakukan rapat internal membahas pencairan gaji ke-13,” tegas Ketua DPRD Surabaya Armuji yang memimpin rapat paripurna, Senin (24/9).

Dalam rapat paripurna itu tak nampak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.  Orang pertama di Kota Surabaya ini sedang lawatan  ke New York dan Nairobi  sejak  22 September hingga 3 Oktober. Sebagai pengganti kedinasan adalah Wakil Wali Kota (Wawali) Whisnu Sakti Buana.

Setelah 10 menit, rapat paripurna dibuka kembali oleh Armuji. Perwakilan fraksi-fraksi diminta untuk membacakan hasil rapatnya terkait gaji ke-13. Hasilnya semua fraksi meminta gaji ke-13 segera dicairkan dalam waktu dekat. 

Ketua fraksi Partai Gerindra  BF Sutadi minta agar gaji ke-13 dipertimbangkan untuk segera dicairkan karena sudah dianggarkan di APBD. "Kami minta selain untuk ASN gaji ke-13 ini juga diberikan kepada para pegawai outsourching," ujar dia. 

Hal sama juga ditegaskan fraksi Handap (Hanura,Nasdem, dan PPP), fraksi PAN,  fraksi PKB, fraksi  Golkar, dan fraksi PKS.  "Sesuai aturan yang berlaku termasuk Perda 10 tahun 2017 tentang APBD 2018 yang telah menganggarkan gaji ke-13 segera dicairkan. Sebab itu hak 14.432 orang ASN. Kami minta dua hari ini sudah cair," ujar Reni Astuti.

Setelah mendengarkan pandangan fraksi yang sepakat pencairan gaji ke-13,  Armuji segera menindaklanjuti dengan membuat surat keputusan.  "Segera dicairkan dalam tempo secepat-cepatnya. Kita akan keluarkan surat keputusan DPRD Surabaya secepatnya," tegas Armuji.

Sementara itu Wawali Whisnu Sakti Buana menyatakan pihaknya siap untuk mencairkan gaji ke-13. "Saya kira bisa dicairkan gaji ke-13, tidak termasuk tunjangan kerja," ujar Whisnu.

Sebelumnya, Wawali Whisnu juga menggelar rapat singkat ketika rapat paripurna diskors. Rapat tersebut melibatkan Sekkota Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Eri Cahyadi dan Kepala Bagian Perlengkapan Noer Oemarijati.

Tentu saja rencana pencairan gaji ke-13 ini disambut suka cita ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Seharusnya  gaji tersebut sudah cair sejak  awal Juli lalu seperti yang terjadi di daerah lain. Namun di Surabaya, gaji tersebut  belum juga cair. Padahal, pegawai berharap gaji tersebut bisa dipakai untuk biaya anak sekolah.

“Saya senang sekali jika bisa cair secepatnya. Sebab, saya sudah menunggu sejak Juli lalu,” cetus seorang ASN yang enggan disebutkan namanya. Ia tidak mempersalahkan jika nanti gaji ke-13 itu tidak ada komponen tunjangan kerja. “Jadi seperti THR yang dulu saya terima,  tidak termasuk tunjangan kerja,” ujar dia. 

Alotnya pencairan gaji ke-13 ini sama persis dengan kejadian ketika Wali Kota Tri Rismaharini yang ngotot tidak mencairkan tunjangan hari raya (THR) Idul  Fitri. Padahal THR atau gaji ke-14 itu sudah ditransfer oleh pemerintah pusat lewat dana anggaran umum (DAU).  Akhirnya pemkot mencairkannya  meski terlambat seperti gaji ke-13 sekarang ini.

Tidak Bisa Sepihak
Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya yang belum juga cair mendapat komentar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya. Aktivis ektra kampus ini meminta ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk bersabar, menunggu orang nomor satu di Pemkot Surabaya pulang dari kunjungan ke luar negeri (LN).

Ketua Umum PMII Surabaya Sulton Arifin menjelaskan, gaji ke-13 merupakan hak para ASN. Mengacu pada Perda nomor 10 tahun 2017, DPRD Kota Surabaya tidak bisa sepihak mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “DRPD tidak bisa mendesak agar mencairkan dengan tempo yang cepat, apalagi dipatok dengan waktu 2 hari,” terang dia.

Menurut Arifin, langkah terbaik adalah menunggu kepulangan Ibu Wali Kota Surabaya Tri Risma dari kunjungan ke. Sehingga permasalahan gaji ke-13 ini bisa segera teratasi. Meski di Kota Surabaya masalah gaji ke-13 belum juga cair sejak Juli lalu. “DPRD harus sabar dalam menunggu kepulangan Ibu Risma dari kunjungan kerja ke luar negeri,” jelas dia. (udi/alf/day/nov)