Dialog dengan Komisioner Bawaslu Jatim (2): Bawaslu Kembalikan Marwah Bangsa

SURABAYA - Pileg, dan pilpres 2019 menjadi momen penting bagi  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar proses pemilihan berjalan jujur dan adil. Untuk itu, Bawaslu berpijak pada Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Hariyono, menyampaikan UU Pemilu memberi peran Bawaslu  untuk mengembalikan marwah bangsa Indonesia. “Ini sesuai dengan amanah UU 7/2017,” terang Totok.

Mantan aktivis GMNI ini menyebutkan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilpres mendatang,  pihaknya akan mengutamakan pencegahan, khususnya money politic dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dan mempengaruhi hasil pemilu mendatang.

Agar pelaksanaan pileg berjalan adil dan jujur, Bawaslu melakukan pengawasan bukan hanya pada pasangan calon prsiden/calon wakil presiden. Namun juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Termasuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat.

Terkait jajak pendapat, Bawaslu Jatim mendorong agar lembaga yang menggelar survai meminta izin ke KPU dengan menjelaskan metologi dan pendanaan utuk melakukan jajak pendapat. “Nanti dipersoalkan, karena ada aturan tetang survai, jajak pendapat, poling yang harus mendapat izin KPU,” tegas Totok.

Bawasluakan mengawasi jajak pendapat atau survai yang dilakukan benar-benar netral. “Jangan sampai jajak pendapat yang dilakukan jangan berbau kampanye,” kata Totok lebih serius.

Ia mengingatkan Bawaslu tidak segan-segan memeriksa dan mengingatkan peserta pemilu, maupun lembaga lain dalam proses pemilu legislative, pilpres 2019. “Karena tugas Bawaslu melakukan pengawasan,” ujarnya. (day/habis)