Warga Kota Ramai-Rami Jual Surat Ijo, Akali Pelepasan Tanah Aset Pemkot 

Pintu masuk ke Jalan Ikan Mungsing yang banyak rumah dijual.

SURABAYA - Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemegang surat ijo mengurus menjadi SHM (sertifikat hak milik), ternyata dimanfaatkan masyarakat yang mempunyai uang. 

Mereka mengakali pelepasan tanah surat ijo sendiri diatur yang diatur di Perda 16/2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Kota Surabaya memiliki 2.502 persil asset yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilepas menjadi hak milik warga. 

Pemegang tanah surat hijau mengaku terpaksa menjual ke pihak ketiga, karena butuh uang. Selain itu,  warga berharap bisa memiliki tanah berstatus hak milik, meski di pinggiran kota atau keluar dari Kota Surabaya.

Pantauan Memorandum di kawasan Ikan Mungsing, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan. Ada sekitar 20 rumah yang berdiri di atas tanah surat ijo atau tanah milik Pemkot Surabaya yang dijual pemiliknya. Ada yang sudah laku, ada juga yang belum laku. Ini bisa dilihat dengan masih terpampangnya  poster dijual  di sana.

Menurut informasi,  rumah yang dijual itu  harganya beragam dari Rp 500 juta hingga Rp 1, 5 miliar.  Harga itu sesuaikan dengan luas tanah dan kondisi rumah. Semakin bagus rumahnya, semakin mahal.

Yang menarik, pemegang surat ijo ini siap membantu pembeli ketika ketika hendak mengurus tanah surat ijo itu menjadi SHM. Sebab, ada kebijakan pemkot yang memperbolehkan tanah ijo tersebut diubah menjadi SHM bagi mereka yang menempati tanah tersebut selama 20 tahun. 

“Jadi saat jual beli itu nantinya ada surat perjanjian tersendiri yang melibatkan pengacara atau notaris.  Intinya,  nantinya pemilik rumah lama itu akan tetap dicantumkan namanya agar bisa mengurus tanah ijo menjadi SHM. Setelah selesai jadi SHM,  maka  nama pembeli tersebut akan urus lagi sebagai  pemilik tanah dan bangunan di sana,” jelas narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Biasanya, masih lanjut nara sumber,  pemilik rumah di atas tanah ijo ini ketika menerima pembayaran  dari pembeli, akan membeli rumah di tempat lain.  Terutama tanah SHM meski berada di pinggiran kota atau di luar Kota Surabaya seperti Sidoarjo atau Gresik.

“Kan mengurus  surat ijo menjadi hak milik itu kan ribet dan mahal karena harus mengganti tanah tersebut dengan harga pasaran sesuai NJOP (nilai jual obyek pajak, red). Mereka lebih memilih menjual dan uangnya dipakai untuk membeli tanah SHM di tempat lain,” beber dia. 

Kepada memorandum, salah satu pemilik rumah  di kawasan Ikan Mungsing,  mengaku hendak menjual rumahnya. Ia menawarkan  harga Rp 1, 3 miliar dengan luas tanah 6 x 17 meter dan rumah bertingkat dua. “Ini harga pas. Tanahnya berstatus surat ijo dan semua di sini tanahnya memang surat ijo,” ujar  penjual rumah yang dihubungi via telepon.

Disinggung soal status tanahnya yang surat ijo, penjual yang bersuara wanita ini mengatakan  itu bisa diurus menjadi hak guna bangunan (HGB). Sebab, pemkot memiliki kebijakan tanah surat ijo menjadi hak milik.  “Tak ada masalah karena tinggal mengurus di Pemkot Surabaya,” cetus dia.

Sementara itu Adi Sutawirjono, wakil ketua Komisi A (hukum) DPRD Surabaya, mengatakan tidak menjadi masalah pemilik surat ijo menjualnya ke pihak ketiga. Yang  penting semuanya harus procedural.

Terkait dengan keluhan pemilik surat ijo yang mengeluhkan biaya peralihan  surat tanah ijo menjadi hak milik ternyata mahal karena disesuakan dengan harga pasaran, ia mengaku sudah mendengarnya. “Masalahnya, ketentuan NJOP itu diatur dalam perda,” tegasnya.

Untuk diketahui pelepasan tanah surat ijo sendiri diatur dalam  Perda 16/2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan tata caranya diatur lebih rinci dalam Perwali 51/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.  Sedangkan  ada  2.502 persil yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilepas. 

Untuk diketahui sebaran tanah surat ijo di Surabaya sangat luas. Ada di beberapa titik pusat kota diantaranya di Kertajaya,Sukomanunggal,  Barata Jaya, Dukuh Kupang, Tambaksari, dan  Perak.

Warga yang menempati tanah surat ijo harus  membayar retribusi ke pemkot. Besarannya  sesuai dengan luas tanah dan lokasinya. Pemkot memberikan tiga kategori jenis pembayaran sewa tanah surat ijo ini, 2 tahun, 5 tahun, dan 20 tahun.(udi/day)