Warga Perak Gugat Pelindo III

Pertemuan perwakilan warga Kelurahan Perak.

SURABAYA - Merasa diperlakukan tidak manusiawi, tidak adil, dan hak-hak keperdataannya dikangkangi oleh PT Pelindo III (persero), warga Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, bersatu membentuk Forum Perjuangan Warga Perak Surabaya Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah sejak tiga tahun lalu.

Tidak tahan dengan berbagai tekanan, teror, intimidasi, dan tindakan Pelindo III yang mengeksekusi hak keperdataan warga, maka Forum Perjuangan Warga Perak itu mendaftarkan surat gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomor: 315/Pdt/2018/PN.Sby tertanggal 2 Maret 2018. Selama ini, warga yang terlambat membayar sewa tanah bangunan, maka bangunan gudang sampai rumah tangga dikosongkan dan dibongkar tanpa melalui proses pengadilan. 

Dua pekan lalu sudah melalu proses mediasi dengan hakim PN Surabaya, namun Pelindo III tidak mau menerima tuntutan warga, sehingga PN Surabaya memutusan untuk menggelar sidang perkara perdata tersebut. Rencananya, sidang akan digelar hari ini, Senin (16/7), sebagai tergugat II adalah Pelindo III. Sedangkan tergugat pertama adalah BPN Surabaya.

Gugatan itu terfokus pada keberadaan sertifikat tanah 1/K status Tanah Negara Hak Pengelolan (Hpl) tahun 1988, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, seluas 3.845.645 M2 dan sertifikat tanah 1/K status Hpl tahun 1988, Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan, seluas 1.857.455 M2. Sertifkat tanah 1/K status Hpl tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Surabaya Ir Soebardi. 

Sertifikat tanah negara Hpl itu terbit berdasarkan SK Mendagri melalui Dirjen Agraria 1 Oktober 1987 tanpa menyebutkan subyek pemohonannya. Padahal Perumpel III Surabaya dibentuk berdasarkan PP No.16 Tahun 1983 yang secara struktural bertanggng jawab langsung kepada Menteri Perhubunan. Sehingga dari analogi hukum pemerintahan pemohon atas tanah negara hak pengelolaan untuk daerah lingkunan kerja (DLkr) Pelabuhan Tanjung Perak adalah Menteri Perhubungan.

“Serasa janggal pemohon hak atas tanah negara untuk daerah lingkungan kerja tidak ada lembaganya akan tetapi muncul SK Mendagri melalui Dirjen Agraria,” ungkap Drs Suprio Widodo, Ketua Umum Forum Perjuangan Warga Perak Surabaya Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah, Minggu (15/7).  

Warga Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Barat yang menempati tanah untuk rumah tinggal, tempat ibadah, sekolah, tempat usaha bisnis, dan banyak di antaranya sudah memiliiki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Surabaya berdasarkan Perda No 55 Tahun 1955 merasa tidak diperlakkan secara adil. Masalahnya bangunan rumah, khususnya rumah golongan III, yaitu rumah negara yang dihuni PNS dari berbagai departemen yang sudah memiliki IMB telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan PerdaNo 55 Tahun 1955 yaitu memiliki surat keterangan atas tanah negara Hpl dari departemen justru ditumpangi dengan sertifkat 1/K yang diterbitkan Kantor Agraria Surabaya tahun 1988.       

Perumpel III akhirnya dibubarkan melalui PP No.58 Tahun 1991 dan dibentuklah persero (PT). Akhirnya pada 1 Desember 1992, PT Pelindo III dibentuk melalui akte No.5 Tahun 1992 Notaris di Jakarta, Imas Fatimah SH.   

Dalam perjalananya Pelindo III ditetapkan sebagai operator terminal pelabuhan yang memiliki hak dan kewajiban menyelengaraan usaha-usaha. Di antaranya kolam-kolam pelabuhan dan jasa yang berhubungan dengan pemanduan, dermaga, gudangg-gudang, penyediaan listrik dan lainnya.

Memang disebutkan usaha tanah untuk berbagai bangunan dan lapanan, industri dan gudang/bangunan yang berhubungan dengan kepentinan kelancaran angkutan laut. Akan tetapi wilayah daratan Pelando III untuk daerah lingkungan kerja yang arealnya terbatas ditentukan berdasarkan titik-titik koordinat geografi sebagimana diamanatkan di dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sementara itu UU No.17 Tahun 2008 menegaskan bahwa Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak adalah regulator yang memiliki hak untuk mengelola tanah negara hak penelolaan baik untuk lingkunan kepentingan di perairan dan daerah lingkunan kerja (DLkr) Pelabuhan Tanjung Perak.

Akibat ketidaktahuan warga tentang pertanahan di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak terkait dengan DLKr, maka ketika Pelindo III mengakui sertifkat 1/K Kelurahan Perak Utara dan Perak Barat sebagai tanah negara Hpl, lalu dikomersialisasikan dengan tata nama nonusaha sebagai bagian dari pendapatan Pelindo III, warga tidak protes. 

Bahkan menerima apa yang dilakukan oleh Pelindo III. Misalnya rumah tinggal yang berdiri di atas tanah 30 M2 (4 X 7,5 M) dikenai sewa tanah Rp 4 juta/tahunnya. Bahkan Pelindo III memungut sewa tanah pada tempat ibadah, baik masjid mapun gereja, dan sekolah-sekolah. 

Warga menganggap Pelindo III sebagai operator terminal, akan tetapi bertidak sebagai penguasa tunggal di Pelabuhan Tanjung Perak. “Sebenarnya kami, warga Perak Utara dan Perak Barat, di antaranya adalah PNS dan tidak sedikit yang pegawai dan pensiunan Pelindo III, mengingatkan manajemen Pelindo III agar tidak melampaui kewenangan pemerintah sebagai regulator. Yaitu menetapkan tarif dengan nomenklatur yang tidak jelas serta tidak memiliki payug hukumnya,” ulas Widodo.

Oleh karena itu, warga Perak Utara dan Perak Barat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secepatnya turun untuk membongkar kasus tarif sewa tanah dan bangunan yang tanda terimanya berupa kas bank, uraian titipan property yang rinciannya sewa tanah, pendapatan di luar usaha lainnya. 

Sementara itu, Humas PT Pelindo III Lia Indi Agustina dikonfirmasi terkait gugatan warga tersebut mengaku belum tahu. ‘Saya belum tahu terkait gugatannya,” katanya melalui telepon, Minggu (15/7). (mik/lis)