Cemari Kali Surabaya, Tujuh Perusahaan Cueki BLH Jatim

Tim patroli air BLH Jatim memeriksa IPAL salah satu perusahaan.

SURABAYA - Dari ratusan perusahaan di sepanjang Kali Surabaya, diduga ada tujuh pabrik yang sengaja membuang air limbah melebihi baku mutu. Sehingga air limbah tanpa melalui proses IPAL memadai, dapat mencemari air Kali Surabaya. Padahal air Kali Surabaya menjadi bahan baku air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

Sanksi administrasi sudah diberikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur kepada tujuh perusahaan mokong tersebut. Sanksi diberikan mulai teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan mengacu pada pasal 76 ayat (2) UUPPLH. Termasuk perusahaan dipaksa untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

"Kita melakukan patroli rutin dan selalu mengawasi dan mengingatkan. Kalau sampai tetap membandel, maka akan diserahkan ke proses hukum, bila tidak ada perbaikan, maka akan direkomendsikan untuk ditutup. Ada tujuh yang memang diberikan sanksi administrasi. Kita terus melaksanakan pemantauan secara rutin," kata Ainul Huri koordinator tim patroli air Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, Kamis (12/7).

Lanjut Ainul Huri dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, tim patroli air bersama tim penegakan hukum lingkungan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan kegiatan sidak susur sungai. 

Sebagaimana diketahui Tim Patroli Air dibentuk  agar industri di sepanjang Kali Surabaya, Kali Tengah, dan Kali Pelayaran tidak membuang limbahnya ke sungai yang dapat menyebabkan kualitas baku mutu air dapat menurun. 

"Di sejumlah perusahaan yang berdiri di sepanjang aliran Kali Surabaya diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar baku mutu. Hingga air limbah yang di buang memang melebihi baku mutu yang dapat membahayakan kesehatan jika airnya digunakan," kata Ainul Huri. 

Ainul Huri menambahkan, dari hasil patroli air, memang wilayah yang paling tercemar adalah Kali Surabaya sepanjang 41 km. Pasalnya, di bantaran sungai itu berdiri pabrik-pabrik yang tidak mempunyai IPAL memadai. 

"Karena tidak punya IPAL yang baik, limbahnya langsung dibuang ke sungai. Ada bermacam-macam seperti limbah tekstil, MSG, Rumah Pemotongan Hewan, rumah pemotongan ayam," tuturnya.

BLH Jatim juga menghimbau Pemkot Surabaya ke depan harus memiliki IPAL dosmetik, terutama di belasan titik rumah pompa di wilayah Surabaya. Sebab, ketika rumah pompa pengendali banjir itu dihidupkan membuang ke kali Surabaya akhirnya terjadi konflik, karena mengganggu kinerja BLH Jatim.

“Saat kondisi air Kali Surabaya masih kategori bagus, dan bersih, kemudian disedot rumah pompa membuat kualitas airnya menjadi jelek lagi. Diharapkan rumah pompa mereka (Pemkot Surabaya) mempunyai IPAL domestik, diolah dulu baru di buang ke kali Surabaya itu kan lebih baik,” tutupnya

Terpisah Prigi Arisandi, Direktur Ekseskutif Ecoton, menegaskan pemberian sanksi administrasi kepada perusahaan yang  membuang limbah cairnya ke sungai, cukup efektif. Jika izin dicabut, maka perusahaan tersebut tidak bisa membuang limbahnya.

“Jadi ada perusahaan yang izinnya dicabut sehingga terpaksa membuang limbahnya di dalam pabrik. Akibatnya,  pabrik tersebut merugi,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan adalah ketika pemda setempat tidak bertindak tegas terhadap perusahaan yang mencemari sungai. Maka, perusahaan itu akan seenaknya membuang limbah pabrik ke sungai meski pengolahan limbahnya asal-asalan.

“Jadi ada pabrik yang jelas-jelas melanggar, namun hanya sebatas surat peringatan dan tanpa disertai dengan pencabutan izin. Ini yang repot,” tegasnya.

Ia menilai tindakan pencabutan izin ini lebih efektif jika dijalankan secara konsekwen dibandingkan jika pabrik dipidanakan. Sebab, prosesnya lama, pabrik tersebut masih bisa membuang limbahnya ke sungai. (x/udi/day)