Ribuan Warga Binaan Terancam Tak Bisa Nyoblos

Adies Kadir (kiri) didampingi Dossy Iskandar membagikan enam unit komputer komplit di Lapas Sidoarjo, Lapas Porong dan Rutan Medaeng. 

SURABAYA - Ribuan warga binaan terancam kehilangan hak suaranya dalam pilgub 2018, pileg bahkan pilpres 2019 mendatang. Hal itu dibuktikan dengan aturan yang menyulitkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan haknya dalam pesta demokrasi. Keluhan itu, disampaikan warga binaan ketika anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir, mengunjugi Lapas Sidoarjo, Lapas Porong  dan Rutan Medaeng, Sidoarjo.

“Permasalahan yang dihadapi, mereka tidak bisa menyalurkan haknya sebagai WNI yang punya hak dipilih dan memilih. Kalau dulu peraturannya hanya cukup surat rekom dari kalapas, karena kalapas punya data tempat tinggal  dan identitas lainnya. Tetapi pilkada, pemilu dan pilpres saat ini, mereka terganjal peraturan bahwa yang bisa memilih adalah yang memiliki KTP elektronik yang ber NIK,” ujar politisi Partai Golkar, saat sidak di Rutan Medaeng, Senin (11/6).

Adies Kadir berbincang santai ketika sidak di Rutan Medaeng.


Menurut Adies Kadir, aturan itu sangat tidak masuk akal. Sebab, orang biasa yang di luar rutan/lapas ketika harus mengurus KTP elektronik memakan waktu cukup lama.

“Orang biasa saja ketika mengurus NIK, bisa sampai 6 bulan baru kelar. Apalagi ini warga binaan, yang tentu akan kesulitan untuk melakukan itu. Semestinya, pemerintah, Mendagri dan KPU harus memperhatikan hak-hak warga binaan ini,” seloroh Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar ini.

Pihaknya khawatir, persoalan tersebut akan menjadi masalah di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

“Kami khawatir terjadi caos, bila sebagian bisa memilih dan sebagian lagi tidak bisa memilih. Ini yang mestinya menjadi perhatian Mendagri, Komnas HAM untuk memperhatikan hak-hak yang telah dilindungi oleh undang-undang,” sahut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

Adies mencontohkan, dari 2.400 lebih warga binaan di Lapas Porong, hanya sekitar 215 yang memiliki hak untuk memilih. Lalu sekitar 950 orang penghuni Lapas Sidoarjo, sekitar 450 yang punya hak. Kemudian yang paling parah, dari 2.700 orang penghuni Rutan Medaeng, sekitar 24 orang yang punya hak pilih.

“Nantinya, kami akan meyampaikan ke kolega kita, Komisi II, agar segera ditindaklanjuti. Paling tidak, ada solusi untuk menyalurkan hak untuk memilih,” pungkas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong  (MKGR) ini.

Dalam kesempatan  itu, Adies juga memberikan bantuan komputer komplit untuk mendukung pelayanan di Lapas Sidoarjo, Lapas Porong dan Rutan Medaeng masing-masing 2 unit. (mik/day)

 

  • 10 TERPOPULER
  • 10 TERBARU