Gubernur: Situasi Darurat, PAW DPRD Malang Dipercepat

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

MALANG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengundang pimpinan partai dan sekretaris DPRD Kota Malang hingga Wakil Wali Kota Malang untuk mencari solusi menyikapi kondisi di Pemerintahan Kota Malang di Gedung Negara Grahadi, Rabu (5/9).  

Gubernur memastikan segera digelar pergantian antar waktu (PAW) puluhan anggota DPRD Kota Malang, Senin (10/9) mendatang. PAW untuk menggantikan anggota DPRD Kota Malang yang kini menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan suap APBD Periubahan tahun 2015.

Menurut Pakde Karwo, konsep partisipatoris dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi agar jalannya pemerintahan di Kota Malang bisa segera berjalan. Seperti diketahui, hingga saat ini, terdapat permasalahan yakni belum terselesaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentamg APBD Tahun Anggaran tahun 2019.

Sekretaris DPD PDIP Propinsi Jatim Sri Untari mengatakan pihaknya mengajukan  9 kadernya masuk proses PAW. Kesembilan kader PDIP yang akan dilantik dalam proses PAW ini adalah Retno Mastuti (Waket Bidang Ibu Anak DPC PDIP Kota Malang) mengantikan Arief Wicaksono, Luluk Zuhriah (Sekretaris Ranting Arjowinangun) mengantika Suprapto.

Bambang HS (Waket PAC Blimbing) menggantikan Abd Hakim, Heri Suyanto (Waket PAC Blimbing) menggantikan Tri Yudiani, Sugiono (Sekretaris PAC Blimbing) menggantikan Erni Farida, Yusana Intiaswati (Waket Bidang Buruh Tani Neleyan) menggantikan Teguh Mulyono, Rusmanhadi (Sekretaris PAC Sukun) menggantikan Hadi Susanto, Sutikno (Sekretaris PAC Kedungkandang) menggantikan Arif Hermanto, dan Eddy Hermanto (Waket PAC Sukun) menggantikan Diana Yanti. 

Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurahman menyampaikan pihaknya menunggu petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemndagri) RI untuk melangkah. “Kami menunggu dan sampai sekarang belum ada surat dari kemendagri,” katanya.

Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji menyampaikan banyak agenda pemerintahan yang harus diselesaikan. “Bulan September ini (pembahasan APBD Perubahan, red) harus selesai, kan kemarin sudah dilempar APBD Perubahan tinggal penetapan KUA PPAS APBD Perubahan, setelah penetapan nanti kita akan menyurati OPD untuk mengumpulkan RKA setelah itu baru pelemparan APBD (2019, red),” terangnya sebelum mengikuti rakor di Pemprop Jatim. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr Rachmat Syafaat mengatakan saat ini terjadi kekosongan di Dewan Kota Malang sehingga perlu ada langkah kebijakan khusus dan cepat agar pemerintahan Kota Malang bisa tetap berjalan. 

Menurutnya, dengan ditahannya 41 anggota dewan oleh KPK, kondisi saat ini memang tidak mudah. “DPRD tidak bisa menjalankan sebagaimana fungsinya,” “Kondisi jangka pendek, harus segera diambil kebijakan karena darurat. Pemerintahan harus terus berjalan,” tutur Rachmat Syafaat, Rabu (5/9). (yok/ari/ cr-3/day)