Pengabdian K2 Tak Bermakna

Oleh: Arief Sosiawan

Pekan lalu bisa disebut sebagai minggu kiamat buat para calon aparatur sipil negara (CASN) yang kini disebut K2. Sebab, tanpa diduga menteri PAN-RB (pendayagunaan aparatur negara-reformasi birokrasi) mengeluarkan surat keputusan berupa Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB 36/2018.

Peraturan itu dengan tegas mengatur bahwa batasan calon aparatur sipil negara di harus di bawah usia 35 tahun. Sehingga, harapan dan impian para CASN alias K2 yang selama ini menunggu dengan sabar untuk diangkat menjadi ASN hingga derajatnya meningkat musnah begitu saja, seperti terbawa angin. Padahal, banyak di antara mereka yang sudah lama mengabdi pada negara, meski tanpa penghargaan yang pantas. 

Berbagai upaya mereka lakukan, mulai jalur pendaftaran ASN umum hingga jalur cepat namun penuh risiko. 

Beberapa periode pemerintahan mulai Orde Baru hingga awal Orde Reformasi, jalur K2 menjadi pilihan cepat untuk bisa bekerja di pemerintahan saat rakyat lain masih kesulitan mendapat pekerjaan.

Namun memasuki era pemerintahan Joko Widodo, persaingan untuk duduk sebagai abdi negara semakin ketat. Aturan dibuat semakin profesional, batasan umur diberlakukan. Bahkan, pengabdian bukan menjadi menu utama.

Tidak hanya itu, para K2 diberi kesempatan untuk mengikuti tes CASN dengan batasan usia 40 tahun. Dengan kondisi seperti itu, harapan ribuan, bahkan ratusan, ribu orang K2 menjadi bersemangat. 

Tapi, apa jadinya ketika Permen PAN-RB 36/2018 diputuskan? Para K2 langsung lunglai seakan tubuhnya tanpa tulang. Maklum, usia mereka tidak lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS atau ASN, meski pengabdian sudah luar biasa diberikan kepada negara. Terbukti, belasan tahun pengabdian mereka terpatahkan dengan secarik kertas peraturan.

Wali Kota Tri Rismaharini yang berupaya menyampaikan surat ke kementerian menpan untuk memberi dispensasi pada honorer K2, bahkan dinilai terlambat dan tak bermakna. Karena, surat dia tidak bisa mengubah keputusan menteri yang tertuang dalam PermenPAN RB 36/2018, yaitu honorer K2 yang bisa ikut mendaftar diputuskan maksimal berusia 35 tahun.

Sebaliknya, surat Tri Rismaharini agar honorer K2  bisa ikut daftar berumur maksimal 40 tahun terjebak dalam pusaran kalimat pahlawan kesiangan. Permen PAN RB 36/2018, honorer K2 harus mengubur mimpinya menjadi ASN karena umurnya  kebanyakan di atas 35 tahun. 

Forum Honorer K2 Indonesia (FKHK2I) Jatim menilai surat Tri Rismaharini itu kurang pas. Mereka lebih berharap jasa honorer tidak diperlakukan seperti habis manis sepah dibuang. Karena, tak jarang K2 mengabdi dengan gaji yang minim meski beberapa kabupaten/kota ada peningkatan gaji pada 2012 lantaran disesuaikan dengan UMK.

Jika menghargai K2, pemerintah seharusnya mengacu pada kebijakan penerimaan ASN 2018 pada surat edaran MenPAN 05 tahun 2010. Menyatakan K2 adalah minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun.

Namun bagi sebagian rakyat, kebijakan Permen PAN RB 36/2018 lebih banyak memberi kesempatan tenaga kerja produktif. Termasuk, mengikis sisa-sisa kebijakan proses rekrutmen honorer daerah yang syarat kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Kebijakan oknum di rezim penguasa sebelumnya kini memakan korban. Pengabdian puluhan tahun tak lagi bermakna, membuat nasib honorer K2 semakin merana.(*)