Kasus KTP-E, Demokrat Minta PDIP tak Cuci Tangan

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal aliran dana korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-E) yang diduga diterima Puan Maharani dan Pramono Anung.

Ferdinand mengatakan, sungguh sangatlah tidak bijak dan tidak elok apa yang dilakukan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP.

“Menyalahkan dan menggiring kesalahan kepada pemerintah kala itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain,” kata Ferdinand menjawab JPNN, Kamis (22/3).

Ferdinand menjelaskan, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau penguasa.

Menurut dia, perilaku korupsi adalah terkait moral seseorang sehingga tidak takut menerima suap atau melakukan rasuah.

Jadi, ujar dia, tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau penguasa.

“Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan,” kata Ferdinand.

Dia menegaskan, KPK sudah pernah menyatakan tidak ada keterlibatan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam KTP-E. 

Bahkan, tegas dia, jauh dan hampir tidak ada keterlibatan tersebut.

“Kami paham tujuan Hasto ingin menyeret-nyeret SBY yang kala itu sebagai presiden untuk menutupi keterlibatan kader PDIP dalam pusaran korupsi KTP-E. Cara ini tidak elok dan tidak patut dan akan menjadi fitnah,” ungkap Ferdinand.

Karena itu, Ferdinand menyarankan kepada PDI Perjuangan tirulah cara Partai Demokrat menangani kader yang korupsi.

Berhentikan dan biarkan hukum berjalan tanpa intervensi, itulah moral yang baik dan pro pemberantasan korupsi.

“Bukan melindungi kader dengan cara melempar masalah ke pihak lain,” tegasnya.

Karena itu, kata dia, sebaiknya Hasto meminta agar kader PDI Perjuangan yang disebut oleh Setnov seperti Pramono Anung dan Puan Maharani mempersiapkan diri membela diri apabila dipanggil oleh KPK satu saat.

“Buktikan tidak terlibat, jangan malah menebar fitnah kepihak lain. Tidak elok sama sekali,” tegas Ferdinand.

Anak buah SBY di Partai Demokrat itu mendesak dan meminta KPK agar segera melakukan pengembangan penyelidikan serta penyidikan atas korupsi KTP-E terhadap nama nama yang disebutkan Novanto.

“Keterangan Setnov penting untuk ditindak lanjuti segera. Kami tidak ingin berspekulasi terhadap sikap KPK, tapi kami mendesak KPK untuk adil dan jujur menangani kasus KTP-E,” pungkas Ferdinand. (jpnn)

 

  • 10 TERPOPULER
  • 10 TERBARU

Mata Hati: Sipoa, Antara Impian dan Penjara

SURABAYA KOTA 2018-08-20 18:32:30

Pengakuan dr Bagoes, Saksi Kunci Korupsi P2SEM (6): Merasa Dizalimi dan Menuntut Keadilan

SURABAYA KOTA 2018-08-20 18:29:38

Pesta Miras, Tiga Pemuda Tewas

PERISTIWA 2018-08-20 18:23:38

Tragedi Pesta Miras: Menduga Anaknya Masih Bekerja

PERISTIWA 2018-08-20 18:16:57

Ayah Tiri Setubuhi Anak

KRIMINAL 2018-08-20 18:13:14

Suami Mengejar Kepuasan, Istri Menderita (2): Kini Mr P Suami Lebih Mirip Pentung Hansip Terbakar

Sejuta Kisah 2018-08-20 18:10:23

Cinta Laura Asli Indonesia 

Senggang 2018-08-20 18:08:08

Geger Mayat Penuh Luka

PERISTIWA 2018-08-20 18:06:03

Rumah di Banyuurip Terbakar

PERISTIWA 2018-08-20 17:53:09

Residivis Pencurian Helm Kembali Diringkus

KRIMINAL 2018-08-20 17:50:57