Membidik Tersangka Dana Hibah Jasmas, Audit BPK Bukan Syarat Wajib

Abdul Wachid Habibullah

SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak bersikukuh untuk penetapan calon tersangka jasmas, akan menunggu audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun alasan itu berbeda dengan keterangan Abdul Wachid Habibullah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Menurut Wachid, bahwa di konten pembuktian beberapa putusan tindak pidana korupsi (tipikor) tidak semuanya bersyarat audit BPK itu wajib sepanjang penegak hukum bisa membuktikan kerugian negara.

“Harus dilihat pasal yang dikenakan karena ada beberapa pasal yang tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, misalnya di pasal suap dan menjanjikan sesuatu ke pejabat,” ujar Wachid saat dikonfirmasi Memorandum, Selasa (2/10).

Lanjut Wachid, jika melihat pada kasus yang ditangani penyidik pidana khusus (pidsus) ini juga menyentuh pejabat (enam anggota DPRD Kota Surabaya, red) menjadi terperiksa patut diduga ada kaitannya dengan jabatan. 

“Jika menyasar ke pejabat itu kalau tidak kasus suap ya gratifikasi. Karena terkait jabatan, di situ tidak disyaratkan kerugian negara lantaran tindakannya adalah penyuapan terkait jabatan,” jelas Wachid.

Disinggung soal penetapan tersangka, Wachid menjelaskan bahwa memang tidak diatur lamanya pada KUHAP terkait masa penyidikan kecuali sudah ada tersangka. “Tapi kasus ini menyangkut publik dan korupsi harusnya bisa segera ditetapkan tersangka kalau memang bukti permulaan sudah cukup,” pungkas Wachid.

Seperti diketahui, penyidikan kasus yang sudah diketahui kerugian negara senilai Rp 4 miliar dari penghitungan internal itu baru ramai diperbincangkan setelah enam anggota DPRD Kota Surabaya diperiksa secara bergiliran.

Awalnya pada 11 Juli 2018, diam-diam penyidik pidsus memeriksa Sugito (Partai Hanura). Dari pemeriksaan itu, Sugito dicecar 16 pertanyaan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap Binti Rochmah (Partai Golkar), pada 31 Juli 2018.

Usai diperiksa di lantai dua, wanita berhijab ini tidak banyak bicara dan langsung ngeloyor pergi saat dimintai keterangan wartawan yang menunggunya mulai dari pagi. Penyidik mencecar Binti Rochmah dengan 25 pertanyaan.

Selanjutnya memeriksa Darmawan (Partai Gerindra) yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini pada 1 Agustus 2018. Darmawan yang diperiksa sekitar lima jam itu lebih terbuka saat dikonfirmasi wartawan.

Sehari kemudian atau 2 Agustus 2018, penyidik memeriksa Saiful Aidy (PAN). Saiful usai diperiksa lebih tenang, bahkan saat istirahat untuk salat, Saiful terlihat terbuka menjawab pertanyaan wartawan.

Lalu pada 3Agustus 2018, giliran Dini Rijanti (Partai Demokrat). Wakil rakyat yang masih terlihat cantik ini ditemani anak pertamanya saat menjalani pemeriksaan penyidik. Terakhir penyidik memeriksa Ratih Retnowati (Partai Demokrat).

Wanita ini terlihat tegang saat berhadapan dengan wartawan. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini lebih irit bicara dan mempersilahkan awak media untuk mengkonfirmasi langsung kepada penyidik. (fer/nov)