Kasus Dana Hibah Jasmas: Tak Berpe ngaruh pada Pencalegan

Radian Salman

SURABAYA - Lambatnya penanganan kasus dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kembali disorot praktisi hukum. 

Kali ini oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman. Menurut pengajar tata negara ini tidak ada hubungannya rencana penetapan tersangka dengan pencalonan kembali beberapa anggota dewan (terperiksa, red) sebagai wakil rakyat dalam pencalegan. 

“Itu dua ranah yang berbeda, dan tidak ada hubungannya,” tegas Radian Salman saat dikonfirmasi Memorandum, Senin (1/10).

Sebab, ada kabar yang beredar bahwa Kejari Tanjung Perak telah menemui pimpinan salah satu fraksi dan mengatakan tidak ingin nantinya penetapan tersangka itu akan berpengaruh kepada pencalegan yang maju saat ini.

Radian Salman juga menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) berbeda dengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. “Jika itu memang terbukti yang tipikor ditangani menurut hukum sendiri. Dan untuk caleg, ada penyelenggara pemilu,” ujar Radian Salman.

Disinggung soal dua alat bukti yang cukup dan hasil kerugian senilai Rp 4 miliar dari perhitungan internal, Radian Salman menegaskan hal itu bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. “Dua alat bukti kalau kuat bisa penetapan tersangka. Jadi tidak harus menunggu pencalegan selesai,” pungkas Radian Salman.

Seperti diketahui, penyidik Kejari Tanjung Perak hingga saat ini masih belum menetapkan tersangka dalam kasus dana hibah jasmas. Dari pemeriksaan 260 saksi termasuk 6 anggota DPRD Surabaya yakni Sugito (Partai  Hanura), Darmawan (Partai Gerindra), Syaiful Aidy (PAN), Binti Rochmah (Partai Golkar), Dini Rijanti (Partai Demokrat), dan Ratih Retnowati (Partai Demokrat).

Meski namanya disebut tapi wakil rakyat terhormat ini masih aman-aman saja. Padahal penyidik pidana khusus (pidsus) sudah mengantongi dua alat bukti dan kerugian negara secara internal sebesarRp 4 miliar, tapi lagi-lagi Kajari Tanjung Perak Rachmat Supriady masih bersikukuh menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI. (fer/nov)