Senin Lusa Sidang Gugatan Class Action Warga Dolly: Dua Kubu Rawan Gesekan 

Aksi ibu-ibu Putat Jaya menolak pembukaan kembali Jarak-Dolly.

SURABAYA - Rencana Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang penetapan gugatan class action lokalisasi Dolly, Senin (3/9) lusa, berpotensi menimbulkan gesekan antar dua kubu warga. Sebab, pasca penutupan lokalisasi Putat Jaya-Dolly 2014 lalu, komunikasi warga pro dan warga kontra kini kembali memanas.

Gesekan tidak akan bisa dihindarkan jika tidak ada antisipasi dari aparat keamanan. Sebab, sebagian warga kontra class action saat ini mati-matian menghilangkan pandangan negatif pasca penutupan lokalisasi Dolly.

Umi Ningsih, warga Putat Jaya, RT 05/RW 03, mengatakan warga asli dulu mati-matian menghilangkan image negatif di Dolly-Putat Jaya, pasca penutupan lokalisasi. "Pernah terjadi gesekan antara warga kontra penutupan eks lokalisasi dan warga yang pro," aku Umi saat ditemui Memorandum di rumahnya, kemarin (31/8).

Umi mengaku khawatir, jika eks lokalisasi kembali dibuka. nasib anak-anak generasi penerus yang tinggal di Jarak-Dolly akan kembali terpengauh. “Warga sudah mengubah mindset untuk hidup dengan berwirausaha. Kami khawatir mereka berubah jika dibuka kembali,” terang Umi.

Sementara itu, Ketua RT 05/RW 03 Nirwono Supriadi menjelaskan, beberapa aksi Forum Komunikasi Warga Jarak-Dolly (Forkaji) yang notabene ibu-ibu Putat Jaya menolak gugatan warga yang mengatasnamakan Jarak-Dolly. 

"Warga asli Putat Jaya yakin gugatan segelintir orang yang mengatasnamakan warga Jarak-Dolly ke Pemkot Surabaya ditolak PN Surabaya,” kata Nirwono. 

Masih kata Nirwono, jika gugatan diterima PN Surabaya, maka potensi lokalisasi akan tumbuh kembali di Dolly-Putat Jaya. “Mereka itu ngaku-ngaku warga Jarak-Dolly. Namun jika dituntut menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), mereka tidak bisa dan menolak,” ungkap dia. 

Nirwono menjelaskan, Kelurahan Putat Jaya memiliki 15 RW. Dulunya tempat lokalisasi di Dolly ada 5 RW, yaitu RW 03, RW 06, RW 10, RW 11, dan RW 12. "Saya bisa ngomong karena sebagai keamanan di sana. Mereka yang menggugat itu beralasan diskriminasi pembiaran ekonomi," ujarnya.

Nirwono mengatakan, warga akan kembali beraksi di PN Surabaya, Senin lusa, untuk menolak gugatan class action. ”Warga ingin Dolly bersih dari prostitusi. Apabila gugatan diterima, pasti terjadi konflik di masyarakat dan terjadi gesekan antara yang pro dan yang kontra. Dampaknya sangat besar. Bukan hanya di Surabaya, namun juga di Jatim," tutur dia.

Sementara menurut Kuntoro, warga RT 05/RW 10, dirinya heran dengan beberapa orang yang menginginkan Jarak-Dolly dibuka kembali dengan menggelar aksi di depan PN. Sebab, yang ia ketahui eks lokalisasi Jarak-Dolly sudah ditutup pada 2014.

"Itu bukan warga asli, yang menggelar aksi agar Jarak-Dolly dibuka kembali. Itu yang tinggal di RW 10 dan RW 11 antara lain gang 3 B, 4 B, Lebar B, 7 B," terang dia.

Terpisah, Bambang yang mendukung gugatan class action mengungkapkan, masyarakat gagal paham terhadap tuntutan kepada Pemkot Surabaya yang menyebutkan eks lokalisasi Dolly akan dibuka kembali. Mereka hanya minta pemkot untuk membuka rumah musik di Jarak-Dolly.

"Dulu Bu Risma kan pernah ngomong, lokalisasi ditutup, namun rumah musik boleh ada," ungkap dia.

Bambang menerangkan, eks lokalisasi Jarak-Dolly tidak akan dibuka lagi. Sebab, mereka tidak menginginkan Jarak-Dolly menjadi tempat prostitusi seperti dulu yang terbesar se-Asia Tenggara.

"Sekali lagi kami menegaskan hanya menginginkan rumah musik. Jika lokalisasi dibuka kembali, kami akan ikut membasmi," tandas Bambang di depan gapura Putat Jaya II A. 

NU Desak PN Tolak Class Action
Ketua PCNU Kota Surabaya, KH Muhibbin Zuhri mendesak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan class action yang mengatasnamakan warga Jarak-Dolly. Sebab gugatan yang dilakukan tidak sejalan dengan norma kesusilaan, falsa moral bangsa Indonesia.

“Pengadilan Negeri Surabaya harus menolak. Karena class action tidak sejalan dengan norma-norma yang ada dimasyarakat,” tegas Muhibbin Zuhri pada Memorandum, Jumat (31/8) petang.

Muhibbin yang juga dosen IAIN ini menegaskan, tuntutan yang diajukan ke pengadilan, harusnya sejalan dengan norma di masyarakat. Di sana, ada sekolah, ada pondok pesantren dam juga anak-anak. Jika lokalisasi itu kembali hidup, dampaknya memang tak begitu terasa bagi orang tua. Namun bagi tumbuh kembang anak ini sangat berpengaruh.  Masa depan anak terancam kembali suram. 

Disampaikan Muhibbin, Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Surabaya siap mengawal agar di wilayah Dolly tidak lagi berdiri tempat hiburan yang jelas-jelas mudhorot bagi warga sekitar. “Gejala muncul, setelah ada keingginan mendirikan rumah musik. Sejak itu teman-teman di NU Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan melakukan antisipasi. Suatu saat ada perlawanan. Jika dikembalikan, ada khawatiran tempat hiburan itu mengarah ke portitusi terselubung,” tandas dia. 

Terpisah Camat  Sawahan M Yunus menyatakan  mereka  yang menolak class action dan melakukan aksi di gedung PN Surabaya itu warganya. Sebab, mereka berani menunjukkan KTP.  “Meski saya tidak ke lapangan (PN Surabaya, red),  namun saya memiliki bukti berupa poto warga yang menunjukkan KTP-nya ke petugas di sana. Dan KTP itu berdomisili di sini,” tegas M. Yunus, Jumat (31/8).

M Yunus menegaskan dirinya mendukung aksi warga yang menolak pembukaan kembali  lokalisasi Dolly. Sebab, jika ini sampai dibuka kembali tentu akan berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar yang sekarang lagi menata hidupnya menuju yang lebih baik. “Sekarang ini apa yang saya cari dalam hidup. Tentu ingin bermanfaat bagi orang lain,” tegas Yunus.

Terkait kondisi di Gang Dolly yang kini menjadi Kupang Gunung Timur, masih kondusif. Meski ada pro dan kontra terkait  menghidupkan kembali hiburan malam di sana,  tidak pertentangan yang berarti. “Untuk itu kita berkoordinasi dengan aparat polisi dan TNI demi keamanan  bersama,” ujar dia. (alf/udi/day)