Sidang Bos Sipoa: Massa Nyaris Serang Pengacara

Budi Santosa dan Klemens Sukarno Candra diamankan petugas.

SURABAYA - Sidang kasus penipuan pembelian Apartemen Sipoa Group semakin memanas, Selasa (31/7).

Usai pembacaan eksepsi (nota keberatan dakwaan jaksa), ratusan korban mencaci maki Budi Santosa dan Klemens Sukarno Candra, dua bos Sipoa Group.

Tak hanya mencaci kedua terdakwa, massa juga nyaris menyerang tim penasehat hukum yang berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Anda dibayar berapa?Itu uang haram pak,” teriak korban Sipoa yang tidak terima dengan pembelaan tim kuasa hukum terdakwa, kemarin.

Akibat bersitegang itu, tujuh tim kuasa hukum dari kedua terdakwa dikawal petugas keluar dari belakang. Teror sebelumnya juga dilontarkan kepada direktur utama dan direktur keuangan tersebut. Bahkan korban sembari menyanyikan lagu maju tak gentar...melawan sipoa..’, sambil merangsek ingin menghajar kedua terdakwa.

Untuk menyelamatkan kedua terdakwa, petugas dan polisi lalu membawanya lewat pintu belakang kursi mejelis hakim menuju tahanan. 

Tak berhenti disitu, tak henti-hentinya para korban terus berteriak. Bahkan ada pula korban yang sampai histeris sambil menunjuk-nunjuk ke arah dua terdakwa. “Ayoo...balekno duwekku…” kata mereka sembari berteriak penuh emosi.

Cakaran dan pukulan dari balik terali tahanan mengarah pada Budi dan Klemens ketika dibawa ke mobil tahanan. Sebelumnya di agenda eksepsi itu pengacara terdakwa sudah menyiapkan 12 halaman. Kemudian dua pengacara terdakwa, Desima Waruwu dan Timotius Aprianto Purnomo secara bergantian membaca eksepsi itu. 

Dalam eksepsi itu, ada beberapa poin yang ditekankan kuasa hukumnya, yakni karena lokasi Apartemen Royal Afatar World berada di Sidoarjo, maka sudah seharusnya perkara ini disidang di PN Sidoarjo. “PN Surabaya tak berwenang mengadili perkara ini,” jelasnya.

Poin lain adalah perkara yang didakwakan pada kedua terdakwa ini seharusnya masuk ranah kasus perdata, bukan pidana. Dengan begitu, maka tindak pidana tak dapat diproses dalam semua tingkat, mulai pemeriksaan hingga peradilan. 

“Akibat hukum yang melekat pada kasus ini, maka perkara ini seharusnya gugur demi hukum, dan hak penuntutan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus dibatalkan,” jelas Timotius. 

Usai eksepsi, kuasa hukum terdakwa langsung mengajukan pemindahan tempat tahanan pada majelis hakim. Selama ini, kedua terdakwa ditahan di Mapolda Jatim. Mereka meminta pemindahan penahanan ke cabang Rutan Klas I Surabaya di Kejati Jatim. “Kami akan pelajari permintaan ini,” jelas Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan.

Sementara mengenai eksepsi itu, JPU Rakhmad Hari Basuki mengaku akan menyiapkan tanggapannya. Untuk itu, dia meminta waktu dua hari, sehingga tanggapan bisa dilakukan pada Kamis (2/8). “Saya minta waktu Kamis untuk membaca tanggapan,” tegas Rakhmad. (fer/nov)