Hakim Tolak Eksepsi Prof Lanny

Prof Lanny duduk di kursi pesakitan. (Foto: Aris)

SURABAYA - Eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) yang diajukan Prof Lanny Kusumawati, melalui kuasa hukumnya Alexander Arif, Purwanto, dan Rizal, ditolak Majelis Hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki, Selasa (27/2).

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ini, mejelis hakim merubah status tahanan terdakwa. Di pertimbangan hakim disebutkan jika eksepsi yang diajukan terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara, sehingga harus dibuktikan di persidangan.

"Menolak eksepsi yang diajukan terdakwa, dan memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan sidang dengan mendatangkan saksi," ujar Maxi dalam putusan selanya.

Selain menolak eksepsi terdakwa, dalam sidang yang digelar di ruang sidang Cakra ini, hakim juga membacakan penetapan terkait status penahanan tersangka. Prof Lanny, yang awalnya berstatus tahanan negara, diubah menjadi tahanan kota. Alasan hakim karena adanya jaminan terdakwa yang merupakan guru besar ini, dari keluarga, kuasa hukum, ikatan alumni Ubaya, dan juga dari pihak Ubaya. 

Atas perubahan status penahanan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karmawan, menyatakan menghormati apa yang menjadi penetapan hakim. Sebab, menurut Karmawan hal itu merupakan kewenangan hakim. Namun dia tak segan untuk melakukan jemput paksa, apabila ada indikasi terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan.

"Kalau dipanggil tiga kali tidak datang kita upaya paksa," ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa, Purwanto, menyatakan apa yang dilakukan hakim sudah sesuai ketentuan undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP. Dan diajukan sesuai dengan hak terdakwa, dan juga berkaitan dengan status sosial maupun status pendidikan serta profesi terdakwa. 

“Itulah yang membuat majelis hakim mengalihkan status penahanan ini. Dan tadi hakim juga menegaskan jangan ada pihak tertentu yang mendiskreditkan majelis hakim dengan adanya pengalihan status penahanan ini," ujarnya.

Prof Lanny Kusumawati yang menjadi terdakwa perkara keterangan palsu pada akta otentik berupa cover notes. Prof Lanny oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Karmawan didakwa melanggar Pasal 263 KUHP yakni keterangan palsu pada akta otentik berupa cover notes. (tyo/nov)

  • 10 TERPOPULER
  • 10 TERBARU