Hari Pers Nasional, PWI Tuban Ajak Berantas Berita Hoax 

Perwakilan Dewan Pers Sabam Leo Batubara didampingi Bupati Tuban Fathul Huda menandatangani  nota kesepakatan keterbukaan informasi publik. (Foto: Aam)

TUBAN - Menyebarnya berita hoax menjadi ancaman tersendiri bagi pembaca maupun masyarakat. Ironisnya, berita hoax malah lebih banyak dikonsumsi ketimbang berita yang kredibel dan dipercaya. 

Melalui Peringatan Hari Pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban mengajak semua elemen untuk memberantas berita hoax yang bersumber media abal-abal.

Acara peringatan HPN  bertempat di Pendopo Pemkab Tuban. Selain menggelar nota kesepakatan tentang keterbukaan informasi publik dan memerangi berita hoax, juga mengadakan bincang tokoh dengan tema Pers Sebagai Pemersatu. Beberapa tokoh pers yang hadir, di antaranya, Sabam Leo Batubara (perwakilan Dewan Pers) dan Eko Pamuji (perwakilan PWI Jatim). 

Ketua PWI Tuban Pipit Wibawanto mengatakan, keberadaan media abal-abal sangat menganggu. Sebab, selain kerap menyebarkan berita hoax, kinerja media abal-abal tidak sesuai undang-undang pers. Dia khawatir, menyebarnya berita hoax sebagai bahan konsumsi masyarakat akan mengubah  cara pandang melihat kebenaran. 

Pipit berharap, beberapa media yang berada di bawah naungan PWI Tuban, mampu menghalang banyaknya media abal-abal yang sudah beredar luas. 

"Kami hanya bisa mengawal informasi publik. Di era sekarang sangat mudah sekali membuat media. Tapi koridor pekerjaan sangat tidak memenuhi," ungkapnya Kamis (15/3).

 Eko Pamuji menyebutkan, ada lima mandat yang menjadi landasan undang-undang pers. Antara lain, media harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengiring nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya mengembangkan pendapat umum yang akurat, melakukan pengawasan yang syarat akan kepentingan dan memperjuangkan keadilan. 

Sedangkan Perwakilan Dewan Pers Sabam Leo Batubara menyebutkan, pihaknya banyak mendapatkan laporan terkait perkara media. Catatan dewan pers dalam periode 2011-2017 dalam penyelesaian perkara, didominasi perkara hak jawab dan minta maaf. Angkanya sebanyak 193 perkara. Kemudian disusul dengan perkara wajib layani hak jawab sebanyak 109 kasus. 

Dia menyebutkan, dari kasus tersebut bisa terlihat bahwa media yang diperkarakan karena penyajian berita yang kurang objektif. Karena itu, dia berpesan agar, media dalam pemberitaan tidak boleh menghakimi.

"Yang berhak menghakimi adalah hakim sendiri, media hanya melihat secara objektif," jelasnya. 

Bupati Tuban Fathul Huda sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang digelar PWI Tuban. Sebab, media harus memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat. Terutama soal keterbukaan informasi.

"Pemkab Tuban sudah berusaha semaksimal mungkin, agar dalam melakukan tugas berusaha untuk transparan. Sebab, era sudah berubah, informasi yang tertutup sudah menjadi keterbelakangan," tandas Fathul Huda. (aam/har/be)