Deklarasi Antiradikalisme dan Terorisme, Forkopimda, Kades, FKUB Bersatu

Jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik (dari kanan) Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim 0817, Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 

GRESIK - Jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Kabupaten Gresik bersatu menyuarakan antiradikalisme dan terorisme. Bersama kepala desa (kades) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gresik, para pucuk pimpinan tersebut memberikan perhatian serius terhadap permasalahan itu.

Nampak hadir diantaranya Bupati Sambari Halim Radianto; Ketua DPRD Abdul Hamid; Kapolres AKBP Wahyu Sri Bintoro; Dandim 0817 Letkol Kav Widodo Pujianto; Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika; dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik Mochammad Yuli Hadi. Setelah rapat koordinasi juga berlangsung deklarasi di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (15/5).

Ada tiga poin deklarasi yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Djoko Sulistio Hadi. Pertama, kesepakatan bekerja sama. Kedua, bersinergi memberantas paham-paham radikalisme dan terorisme. Ketiga mendukung pemerintah dalam pemberantasan serta mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh segala bentuk provokasi, agitasi dan propaganda oleh kelompok paham radikalisme dan terorisme.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta semua unsur yang hadir untuk selalu bersinergi dan bekerja sama. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa harus menyampaikan kepada semua masyarakatnya. Mulai RW, RT, bahkan kepala keluarga di wilayah masing-masing.

“Apabila ada gejala apapun yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum, segera laporkan kepada aparat terdekat. Di desa selain kepala desa dan perangkatnya, juga ada babinsa dan bhabinkamtibmas. Silahkan anda melapor,” tandas Sambari, saat didampingi Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Suyono.

Tidak hanya itu. Bupati juga mengingatkan para orang tua agar memperhatikan anak-anaknya. Utamanya dalam media sosial dan pergaulan. Jangan sampai mereka ikut menambah keresahan masyarakat. Kapolres Gresik AKBP Wahyu pun menghimbau, masyarakat jangan takut yang berlebihan. Hanya perlu meningkatkan kewaspadaan. “Lebih sering ngobrol dan bersilaturahmi dengan tetangga agar lebih tahu satu persatu para tetangga di sekitarnya. Untuk para ketua RT dan RW agar mendata tamu, serta mewajibkan lapor satu kali 24 jam. Meminta data identitas bagi warga, baik warga kos, kontrak maupun tamu warga,” ujarnya, sembari diamini Letkol Kav Widodo.

Anggota FKUB Gresik Sugito Susanto menegaskan, pihaknya siap membantu untuk menciptakan suasana damai di Kabupaten Gresik. Bahkan, dia berpesan terkait permasalahan terorisme agar tidak dikaitkan dengan agama Islam.  “Yang saya tahu dan rasakan agama islam tidak seperti itu,” tegas perwakilan Agama Budha itu.

Hal ini senada juga diungkapkan anggota FKUB lainnya, In’am. Mantan ketua Muhammadiyah Gresik itu menjelaskan, bahwa islam tidak pernah mengajarkan terorisme. “Ijtima’ para ulama di Pondok Gontor pada tahun 2003 melahirkan fatwa MUI 3 tahun 2004, yang menyatakan bahwa terorisme perbuatan haram,” tambah Ketua MUI Gresik, KH Mansoer Shodiq.

Sementara itu, petugas gabungan dari kepolisian dan TNI di wilayah Gresik selatan telah bergerak cepat. Mereka datang ke rumah-rumah. Termasuk kos-kosan dan kontrakan untuk mendata identitas warga, khususnya para pendatang. Ada empat desa yang didatangi petugas gabungan, diantaranya Desa Bambe, Cangkir, Krikilan dan Driyorejo. Personel di Mapolsek juga disiagakan. Masyarakat tetap diminta waspada. "Kami minta masyarakat tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, tetap waspada," terang Kapolsek Driyorejo AKP Adam Purbantoro. (koi/an/har/yok)