Tak Laporkan Dana Kampanye, Parpol Terancam Tak Ikut Pemilu

BLORA - Partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang terancam tidak bisa ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Ini apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora. 

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, diatur bahwa setiap partai politik wajib melaporkan dana kampanyenya kepada KPU secara berjenjang.

Menurut Ketua KPUK Blora Arifin, ada tiga jenis pelaporan dana kampanya yang wajib diserahkan oleh kepada KPUK Blora. Yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). 

Namun, sebelum menyampaikan laporan dana kampanye, parpol wajib membuat rekening khusus dana kampanye (RKDK) terlebih dahulu. Supaya semua transaksi dan kegiatan pelaksanaan kampanye bisa dibukukan dalam rekening khusus dana kampanye. Sebab, setiap parpol wajib membukukan dana kampanye yang mereka gunakan.

Arifin menjelaskan, pengumpulan RKDK tersebut paling lambat pada 22 September. Sementara untuk  penyerahan LADK paling lambat 23 September pukul 18.00.  

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan parpol tidak kunjung menyerahkan LADK, KPUK mengancam parpol akan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu 2019. "Sanksinya parpol tidak bisa ikut pemilu," tandas dia.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, tim kampanye calon presiden dan wakil presiden, tingkat kabupaten/kota juga wajib menyerahkan LADK. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tim kampanye dari dua pasangan calon yang menyerahkan daftar tim kampanye tingkat kabupaten kepada KPUK Blora.

Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye parpol, calon presiden dan wakil presiden serta calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Kabupaten Blora membuka help desk. Ini sebagai tempat konsultasi bagi para partai politik dan calon anggota DPRD, tim kampanye, dan calon anggota DPD dalam pelaporan dana kampanye.

Arifin mengaku, pada (14/9) KPUK Blora telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) laporan dana kampanye. Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan operator dari partai politik peserta pemilu 2019 tingkat Blora. 

Karena Bimtek laporan dana kampanye itu merupakan persiapan partai politik dalam tahapan pelaporan dana kampanye. Dalam tahapan pelaksanaan pelaporan dana kampanye KPUK Blora masih akan menyelenggarakan dua kali bimtek kepada parpol, yaitu bimtek penyusunan LPSDK dan LPPDK. (sam/eko/lis)